Jurnal Media Administrasi Terapan

EFEKTIFITAS JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEMERIKSAAN PAJAK OLEH PEMERIKSA PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I

2025-06-29T14:25:43+00:00

Studi ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektif suatu pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak. Sistem perpajakan di indonesia menganut self assesment system yaitu Wajib Pajak bertanggung jawab untuk untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Dalam ketentuan pelaksanaan pemeriksaan pajak telah mengatur jangka waktu pengujian dan pembahasan dalam proses pemeriksaan. Dengan wilayah kerja besar dan karakteristik Wajib Pajak yang beragam Kantor wilayah DJP Jawa Barat I diamanatkan untuk melakukan pemeriksaan pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode pendekatan deskriftif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dapat meminimalisir timbulnya sengketa perpajakan, sanksi administratif dan hukum serta timbulnya kerugian negara.

EVALUASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ZONASI DI KOTA BANDUNG (STUDI KASUS PADA PPDB DI KECAMATAN SUKAJADI)

2025-06-29T13:25:55+00:00

Abstrak

Dalam era perkembangan pendidikan, tingkat pendidikan yang berkualitas dapat menghasilkan generasi yang akan datang menjadi cerdas dan kompeten sebagai penerus bangsa di bidangnya masing-masing. Salah satu sarana untuk dapat mewujudkan generasi yang cerdas adalah lembaga pendidikan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan generasi yang dapat berfikir kritis, memiliki kecakapan hidup dan bisa mengembangkan potensi diri masing-masing untuk Warga Negara Indonesia. Regulasi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi di Indonesia telah mengalami dinamika yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan beberapa peraturan menteri yang mengatur mekanisme PPDB. Permasalahan ketidaksiapan kebijakan PPDB dilihat dari tidak diselaraskan dengan penyediaan jumlah sekolah negeri yang tersedia di suatu wilayah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Informan penelitian meliputi stakeholder yang terlibat dalam implementasi PPBD. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPBD sudah dilaksanakan baik, namun pada tahap evaluasi dan partisipasi masyarakat masih perlu dilakukan perbaikan. Dinas Pendidikan Kota Bandung juga perlu berfokus program sosialisasi berkelanjutan terkait PPDB di tahun 2025.

Kata Kunci: PPBD, Pendidikan, Zonasi

Abstract

In the era of educational development, a quality level of education can produce future generations who will be intelligent and competent as successors to the nation in their respective fields. One of the means to realize an intelligent generation is educational institutions, so that it is expected to produce a generation that can think critically, have life skills and can develop their own potential for Indonesian citizens. Regulations related to New Student Admissions (PPDB) with the zoning system in Indonesia have experienced quite significant dynamics in recent years. Since 2017, the Ministry of Education and Culture has issued several ministerial regulations governing the PPDB mechanism. The problem of unpreparedness of the PPDB policy is seen from not being aligned with the provision of the number of public schools available in an area. The research method used is a qualitative research method. Research informants include stakeholders involved in the implementation of PPBD. Data collection techniques were carried out through interviews and documentation studies. The results of the study indicate that the implementation of the PPBD policy has been carried out well, but at the evaluation and community participation stages, improvements still need to be made. The Bandung City Education Office also needs to focus on ongoing socialization programs related to PPDB in 2025.

Keywords: PPBD, Education, Zoning

MODEL STRATEGI PENGUATAN KINERJA TENAGA KERJA NON-ASN PADA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK DI BAWAH KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

2025-06-29T09:27:36+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) serta merumuskan strategi peningkatan kinerjanya. Pegawai non-ASN memiliki peran penting dalam mendukung operasional organisasi, meskipun status mereka tidak diatur oleh Undang-Undang ASN. Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2022 dan 2023, ditemukan bahwa beberapa aspek kinerja mengalami penurunan, seperti kualitas kerja, kapabilitas, dan inisiatif. Penelitian ini menggunakan teori motivasi dan perilaku kerja T.R. Mitchell sebagai dasar untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja, serta metode analisis SWOT untuk merumuskan strategi peningkatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan kinerja dapat dilakukan melalui pengadaan pelatihan, tim building untuk meningkatkan keterampilan softskill pegawai dan kerja sama dalam tim, pengalokasian dana tambahan untuk program pelatihan dan pengembangan pegawai, membentuk tim khusus untuk menjalin kemitraan dengan pelaku industri di dalam dan luar negeri, aktif berpartisipasi dalam diskusi kebijakan untuk memberi masukan yang relevan bagi industri dan bermanfaat bagi balai.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL JALAN TOL GEDEBAGE-TASIKMALAYA- CILACAP

2025-06-30T09:06:47+00:00

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas nasional yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu proyek strategis nasional yang tengah berjalan adalah pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) di Provinsi Jawa Barat. PSN ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek pengadaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengadaan tanah dalam proyek tersebut, mengidentifikasi hambatan yang muncul, serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas pelaksanaan. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan terhambat oleh perencanaan yang tidak konsisten, keterbatasan sumber daya manusia, lambatnya proses ganti rugi, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Permasalahan tukar-menukar tanah kas desa juga menjadi hambatan tersendiri. Diperlukan strategi berupa perencanaan yang matang, percepatan pembayaran digital, peningkatan kapasitas pelaksana, serta koordinasi lintas lembaga yang lebih sinergis. Strategi ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian proyek dan memaksimalkan manfaat bagi pembangunan nasional.

COLLABORATIVEG OVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA SUKABUMI COLLABORATIVE GORVERNANCE IN THE IMPLEMENTATION OF CHILD PROTECTION POLICY IN SUKABUMI

2025-09-18T02:50:38+00:00

Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak serius seperti, anak kesulitan bersosialisasi dengan orang lain, mengalami gangguan PTSD, dan berpeluang menjadi pelaku kekerasan seksual di masa depan. Di sisi lain, Pemerintah Kota Sukabumi belum optimal dalam implementasi kebijakan perlindungan anak dari kekerasan seksual melalui pola kolaborasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kolaboratif dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Sukabumi, khususnya pada kasus kekerasan seksual. tata kelola kolaborasi yang diteliti mencakup kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan partisipatif, dan proses kolaborasi. Peran pemangku kepentingan diteliti dengan menggunakan model pentahelix (ABCGM) yang melibatkan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola kolaborasi di Kota Sukabumi masih menghadapi kendala, seperti rapat koordinasi antar pemangku kepentingan yang tidak dialogis, keterbatasan anggaran dan pegawai, belum optimalnya kolaborasi terkait perlindungan anak dari kekerasan seksual terhadap anak, program stakeholder terkait masih tumpang tindih.Penelitian ini memberikan saran untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Sukabumi yaitu berkolaborasi dengan 5 aktor (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media) implementasi kebijakan untuk Pemerintah Kota Sukabumi.