Jurnal Media Administrasi Terapan

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KANG PISMAN DI KELURAHAN GUMURUH

2025-12-23T02:57:43+00:00

Pengolahan sampah yang baik adalah kebutuhan yang mutlak bagi setiap warga masyarakat. Berbagai permasalahan terkait sampah yang masih terjadi hingga saat ini mengindikasikan bahwa pengolahan sampah yang baik masih belum dapat dilakukan. Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan program Kang Pisman sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pengolahan sampah yang baik. Kelurahan Gumuruh merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Batununggal yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Apabila melihat timbunan sampah yang masih banyak, dapat dipastikan diantaranya adalah partisipasi masyarakat yang kurang terhadap program Kang Pisman. Penelitian ini akan mencoba menganalisis permasalahan sampah dari sudut pandang partisipasi masyarakat. Penelitian ini akan mencoba menganalisis secara mendalam melalui dua sudut pandang yang dikemukakan oleh Cohen dan Arnstein terkait partisipasi masyarakat. Metodologi Kualitatif digunakan sebagai alat utama untuk mengumpulkan data penelitian yang dibantu dengan Kuantitatif sebagai alat untuk mengumpulkan respon masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Tingkat partisiapsi masyarakat pada semua tahapan partisipasi masih pada Tingkat konsultasi. Sehingga diperlukan strategi jangka pendek hingga Panjang untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Gumuruh.

STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA SUKABUMI

2025-12-19T11:43:42+00:00

Permasalahan di Kota Sukabumi, masih banyak masyarakat yang kurang memahami Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sejak diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan ini diimplementasikan, hambatan yang dihadapi, serta strategi yang dapat dikembangkan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Smith, yang mencakup empat indikator: kebijakan ideal, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan, serta teknik analisis SWOT. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat belum memahami penggunaan aplikasi SIMBG, kesulitan dalam input data, serta merasa persyaratan dokumen terlalu banyak. Rekomendasi yang diberikan adalah agar Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi memperkuat pengawasan dan evaluasi implementasi sesuai SOP, guna memberikan kepastian hukum. Masyarakat juga perlu lebih dilibatkan, tidak hanya dalam proses pembangunan, tetapi juga dalam pemenuhan persyaratan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung secara umum.

Kata kunci : persetujuan bangunan gedung, implementasi kebijakan

Abstract

The problem in Sukabumi City is that there are still many people who do not understand the Building Approval (PBG) since the implementation of the Building Management Information System (SIMBG), in accordance with Government Regulation No.16 of 2021 concerning the Implementation of Building. This research aims to find out how this policy is implemented, the obstacles faced, and strategies that can be developed. The method used is qualitative with a case study approach, analyzed using Smith's policy implementation theory, which includes four indicators: ideal policy, target group, implementing organization, and environmental factors, as well as SWOT analysis techniques. Data were obtained through document studies, interviews, and observations. The results showed that many people did not understand the use of the SIMBG application, had difficulty in inputting data, and felt that there were too many document requirements. It is recommended that the Sukabumi City Public Works and Spatial Planning Office strengthen supervision and evaluation of implementation according to the SOP, to provide legal certainty. The community also needs to be more involved, not only in the development process, but also in the fulfillment of requirements and the orderly operation of buildings in general.

Keywords: building approval, policy implementation

STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN DI SDN 077 SEJAHTERA KOTA BANDUNG

2025-12-19T11:51:42+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan kompetensi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN 077 Sejahtera Kota Bandung. Latar belakang penelitian adalah masih ditemukannya guru dengan tingkat kompetensi sedang berdasarkan hasil uji kompetensi dan rapor pendidikan tahun 2023. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen, dengan partisipan 10 guru dari berbagai jenjang kelas, kepala sekolah, serta perwakilan Dinas Pendidikan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi guru di sekolah ini dilaksanakan melalui model pembelajaran dan pengembangan 70:20:10, dengan 70% pengalaman langsung di kelas, 20% kolaborasi dan mentoring, serta 10% pelatihan formal berbasis digital. Hasil uji kompetensi guru memperlihatkan mayoritas guru berada pada kategori sedang, dengan distribusi nilai dominan pada rentang 45–55. Faktor pendukung pengembangan kompetensi antara lain pengalaman mengajar, kolaborasi KKG, dan dukungan kepemimpinan sekolah, sementara hambatannya meliputi keterbatasan waktu, dana, dan pemanfaatan teknologi digital. Kesimpulannya, strategi pengembangan kompetensi berbasis model pembelajaran dan pengembangan 70:20:10 yang diperkuat dengan kolaborasi eksternal menjadi alternatif efektif, namun perlu perbaikan pada aspek pedagogik dan profesionalisme agar berdampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran.

STRATEGI MEWUJUDKAN PROGRAM ADIWIYATA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA TANGERANG

2025-12-23T02:56:10+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang digunakan Dinas
Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang dalam menerapkan Program Adiwiyata,
yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan peduli lingkungan di
sekolah. Penelitian ini menganalisis lima faktor utama: tujuan, lingkungan, arah,
tindakan, dan pembelajaran. Ini dilakukan dengan menggunakan kerangka teori
strategi publik yang dikembangkan oleh Geoff Mulgan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa DLH memiliki tujuan yang jelas untuk membentuk karakter
ramah lingkungan pada generasi muda dengan meningkatkan partisipasi sekolah
dan menyertakan pendidikan lingkungan dalam kegiatan sehari-hari. DLH telah
menerapkan pendekatan pembinaan yang luas, yang mencakup pelatihan dan
meningkatkan partisipasi seluruh sekolah. Ini dilakukan meskipun ada masalah
internal seperti ketidakkonsistenan komitmen pasca-penghargaan dan hambatan
eksternal dalam koordinasi teknis pengelolaan sampah. Pembelajaran berkelanjutan
melalui evaluasi dan inovasi lokal sangat penting untuk meningkatkan efisiensi
program. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komitmen jangka panjang dan
kolaborasi yang lebih baik antara pemangku kepentingan diperlukan untuk
keberhasilan Program Adiwiyata.

MEMBANGUN MENTORING GURU YANG TERSTRUKTUR DAN BERKELANJUTAN: PENGEMBANGAN MODEL DI SMPN 2 CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG

2025-12-19T11:49:12+00:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan belum adanya model dan pedoman mentoring yang terstruktur dan terdokumentasi di SMPN 2 Conggeang. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model mentoring serta menyusun pedoman mentoring dalam upaya pengembangan kompetensi guru di SMPN 2 Conggeang Kabupaten Sumedang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Informan penelitin terdiri dari kepala sekolah, dua orang guru (mentor), dan tiga orang guru (mentee). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mentoring di SMP Negeri 2 Conggeang masih bersifat informal dan belum memiliki pedoman yang baku. Pelaksanaan mentoring ditentukan oleh beberapa aspek penting, yaitu kualitas dan kompetensi mentor, kesiapan dan karakteristik mentee, kesesuaian materi yang dibahas dalam proses mentoring, ketersediaan fasilitas penunjang, serta pelaksanaan mentoring yang mengikuti tahapan yang sistematis. Kendala utama yang dihadapi meliputi belum adanya regulasi mentoring di tingkat sekolah. Berdasarkan hasil temuan tersebut, untuk menjadikan mentoring sebagai bentuk pengembangan kompetensi guru model mentoring yang perlu dikembangkan adalah bersifat terstruktur, fleksibel, kolaboratif, serta berorientasi pada refleksi dan keberlanjutan. Model dan pedoman yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan mentoring bagi guru, serta mendorong terciptanya sistem pembinaan profesional yang lebih sistematis dan berkelanjutan di lingkungan sekolah.

DAMPAK PENYETARAAN JABATAN TERHADAP MOTIVASI PEGAWAI DI KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANDUNG

2025-12-19T11:53:51+00:00

Bureaucratic reform, which is realized through a policy of simplifying organizational structures by equalizing positions from structural to functional, aims to optimize the effectiveness, efficiency and quality of public services. This research applies qualitative methods as an analytical framework. This research aims to describe and carry out an in-depth analysis of the phenomenon that is the object of study, namely employee motivation after the equalization of supervisory positions at the BKN Bandung Regional Office III. The findings of the motivational analysis of existence needs show that equalization of positions has caused changes in working conditions which are felt to decrease, especially in the material and facility aspects. Findings regarding the kinship needs of employees at Regional Office III BKN show a tendency to work individually, the loss of symbolic attributes from structural positions, and a reduction in structured communication patterns. There are still gaps in the need for growth in the career development system, transparency of training access and reward mechanisms. The conclusion of this research confirms that employee motivation after equalization of positions at Regional Office III BKN Bandung is influenced primarily by existence needs that have not been fully met. Compensation factors, facilities and work environment are fundamental aspects, while the relationship and growth dimensions still require strengthening so that optimal motivation is achieved.

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERBASIS ASSET LIFE CYCLE MANAGEMENT: STUDI PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG

2025-12-19T11:44:48+00:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perhubungan Kota Bandung, seperti perencanaan kebutuhan yang tidak berbasis data riil, pengelolaan aset yang belum optimal, ketidakteraturan pelaporan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan di Dinas Perhubungan Kota Bandung serta merumuskan solusi strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah di Dinas Perhubungan Kota Bandung belum memiliki standar operasional prosedur yang baku, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam penatausahaan pengelolaan barang milik daerah, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta lemahnya pengawasan dan kontrol internal. Selain itu, ditemukan pula ketidaksesuaian antara nilai aset dalam neraca dengan kondisi riil di lapangan akibat minimnya pembaruan data dan keterlambatan dalam penghapusan barang yang rusak atau hilang.

Rekomendasi dalam penelian ini yaitu dilaksanakannya penyusunan SOP berbasis ALCM, pelatihan intensif bagi pengelola barang, penguatan sistem pengendalian internal, dan integrasi sistem informasi manajemen aset yang akurat dan real-time berbasis aplikasi yang dapat mengontegrasikan tahap perencanaan hingga tahap penghapusan barang milik daerah.