Jurnal Media Administrasi Terapan

STRATEGI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINK AND MATCH JENJANG SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN DENGAN DUNIA USAHA/DUNIA INDUSTRI (DU/DI) DI KOTA BANDUNG (Studi Kasus di SMK Pasundan 1 Bandung)

Novie Permatasari — 2026-06-30

Vocational High School has the goal of preparing a workforce that is ready to work as well as skilled. However, this is still a challenge because it is seen from the aspects of initial conditions, institutional design, facilitative leadership, collaboration processes that include face-to-face dialogue, building trust, and mutual understanding that have not been optimally implemented. This study aims to analyze the implementation of the Link and Match policy with the Business World/Industrial World (DU/DI) at SMK Pasundan 1 Bandung, identify the obstacles faced and formulate strategies in the implementation of collaborative governance. This study uses a qualitative descriptive method with a case study approach. Data collection through interviews, documentation and observation. The results of the study show that the implementation of the Link and Match policy between schools and DU/DI is still hampered by the misalignment of perceptions in understanding the policies implemented in vocational schools, then the synchronization between the school curriculum and DU/DI, then reluctant to be formally tied to the school, the competencies possessed by students and the active participation of stakeholders in the formulation of the vocational curriculum are not fully optimal. A strategy is needed in the form of utilizing the support of the principal together with the management team and teachers in forming a skilled workforce, harmonizing the synchronized curriculum and improving and maintaining a commitment to collaboration from the school in supporting the implementation of the link and match policy with DU/DI.

PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KAWASAN WADUK JATIGEDE

Rima Yudiawantini — 2026-06-30

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model pengembangan pariwisata Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang melalui
pendekatan Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007), serta dianalisis menggunakan metode Soft System Methodology (SSM) dengan alat bantu CATWOE. Kawasan Menara Kujang Sapasang sebagai bagian dari destinasi pariwisata unggulan di Waduk Jatigede menunjukkan potensi besar namun belum dikelola secara optimal karena rendahnya kolaborasi lintas sektor, keterlibatan masyarakat yang terbatas, minimnya branding, serta keterbatasan infrastruktur. Teori Collaborative Governance digunakan untuk mengidentifikasi lima variabel utama dalam proses kolaboratif, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, proses kolaboratif, dan hasil. Setiap variabel dianalisis dengan elemen-elemen CATWOE untuk mengidentifikasi aktor, kepentingan, proses transformasi, dan kendala lingkungan yang mempengaruhi pengembangan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata di Waduk Jatigede sangat bergantung pada kepemimpinan fasilitatif, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, komitmen bersama, serta desain kelembagaan yang transparan dan inklusif. Model yang dihasilkan memberikan rekomendasi strategi kolaboratif yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bersama stakeholder lainnya untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

STRATEGI PENGAMALAN TIGA PILAR BUDAYA CIANJUR “NGAOS, MAMAOS, MAENPO” DI KABUPATEN CIANJUR

Irdan Muhammad Ramdhan — 2026-06-30

Budaya merupakan refleksi perilaku nyata masyarakat yang terwujud dalam hasil cipta, rasa, dan karsa yang dapat dikenali oleh pancaindra maupun rasionalitas. Penelitian ini mengangkat permasalahan utama mengenai tantangan pelestarian Tiga Pilar Budaya Cianjur, yaitu Ngaos, Mamaos, dan Maenpo, di tengah arus modernisasi dan kemajuan teknologi yang berpotensi mengikis nilai-nilai kearifan lokal. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor-faktor penghambat serta merumuskan strategi penguatan pengamalan Tiga Pilar Budaya di Kabupaten Cianjur. Metode yang digunakan adalah etnografi dengan pendekatan kualitatif berparadigma postpositivisme, melalui teknik observasi partisipatif, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya regenerasi, rendahnya minat generasi muda, keterbatasan SDM pengajar Maenpo, serta kurangnya pemahaman nilai filosofis, seni, dan kesehatan yang terkandung dalam tradisi tersebut. Dari sisi kebijakan, meski terdapat payung hukum berupa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020, implementasi belum didukung instrumen operasional yang rinci dan sistematis. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya pemerintah daerah dan DPRD menyusun kembali strategi pemajuan berbasis anggaran dengan mekanisme check and balance, meningkatkan kualitas SDM kebudayaan, memasukkan muatan lokal ke dalam kurikulum sekolah dan pesantren, mengembangkan budaya sebagai basis ekonomi inklusif, hingga merumuskan Rencana Aksi Daerah sebagai turunan Perda. Simpulan penelitian menegaskan bahwa penguatan Tiga Pilar Budaya Cianjur memerlukan kebijakan taktis, kolaboratif, dan terintegrasi dalam pembangunan daerah.

INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN MEKAR BARU KABUPATEN TANGERANG: MENUJU BIROKRASI YANG LEBIH RESPONSIF

Siti Saraswati Dewi — 2026-06-30

Pelayanan administrasi publik merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kecamatan sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam memastikan tercapainya pelayanan efektif, efisien, dan responsif. Penelitian berfokus pada inovasi pelayanan administrasi publik di Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, yang diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi secara langsung dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Mekar Baru telah melakukan sejumlah inovasi, di antaranya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi, peningkatan kompetensi aparatur, serta penerapan sistem layanan yang lebih sederhana dan transparan. Inovasi tersebut mampu mempercepat proses administrasi, mengurangi potensi praktik maladministrasi, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Meskipun demikian, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum optimal, serta resistensi terhadap perubahan dari sebagian aparatur maupun masyarakat. Faktor dukungan dari pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan kemajuan teknologi menjadi kunci keberhasilan inovasi pelayanan administrasi di wilayah ini. Dengan demikian, inovasi pelayanan administrasi publik di Kecamatan Mekar Baru berkontribusi pada terwujudnya birokrasi yang lebih responsif dan profesional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat implementasi reformasi birokrasi serta mendorong pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PELAKSANAAN PROYEK INFRASTRUKTUR DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA SUKABUMI

Mohammad Sahid — 2026-06-30

Pembangunan infrastruktur di Kota Sukabumi melibatkan hubungan kerja kompleks antara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
(DPUTR) sebagai pemberi kerja, kontraktor sebagai pelaksana proyek, dan pekerja lapangan sebagai tenaga pelaksana teknis. Hubungan tripartit ini membentuk sistem hubungan industrial yang menentukan keberhasilan proyek. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola hubungan industrial, mengidentifikasi permasalahan yang muncul, serta merumuskan strategi harmonisasi hubungan kerja dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan, dan studi dokumentasi proyek tahun 2023-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi administratif antara Dinas dan kontraktor berjalan relatif baik, namun hubungan kontraktor-pekerja menghadapi kendala seperti keterlambatan pembayaran upah, minimnya perjanjian kerja tertulis, dan inkonsistensi penerapan K3. Proyek dengan mekanisme komunikasi bipartit dan transparansi pembayaran menunjukkan tingkat keberhasilan lebih tinggi. Penelitian menyimpulkan bahwa pendekatan pluralis dalam teori hubungan industrial paling relevan diterapkan, dengan penguatan peran Dinas sebagai fasilitator hubungan industrial, bukan sekadar pengawas teknis.