COLLABORATIVEG OVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA SUKABUMI  COLLABORATIVE GORVERNANCE IN THE IMPLEMENTATION OF CHILD PROTECTION POLICY IN SUKABUMI

Andis Yudiansyah; Hendrikus Triwibawanto Gedeona; Edah Jubaedah

doi:10.31113/jmat.v5i2.105

Authors

Andis Yudiansyah STIA LAN BANDUNG, Indonesia
Hendrikus Triwibawanto Gedeona Politekniik STIA LAN Bandung, Indonesia
Edah Jubaedah

DOI:

https://doi.org/10.31113/jmat.v5i2.105

Keywords:

collaborative governance, Kebijakan, Kekerasan Seksual, Pentahelix, Perlindungan Anak, Policy, Sexual Violence, Child Protection

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak serius seperti, anak kesulitan bersosialisasi dengan orang lain, mengalami gangguan PTSD, dan berpeluang menjadi pelaku kekerasan seksual di masa depan. Di sisi lain, Pemerintah Kota Sukabumi belum optimal dalam implementasi kebijakan perlindungan anak dari kekerasan seksual melalui pola kolaborasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kolaboratif dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Sukabumi, khususnya pada kasus kekerasan seksual. tata kelola kolaborasi yang diteliti mencakup kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan partisipatif, dan proses kolaborasi. Peran pemangku kepentingan diteliti dengan menggunakan model pentahelix (ABCGM) yang melibatkan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola kolaborasi di Kota Sukabumi masih menghadapi kendala, seperti rapat koordinasi antar pemangku kepentingan yang tidak dialogis, keterbatasan anggaran dan pegawai, belum optimalnya kolaborasi terkait perlindungan anak dari kekerasan seksual terhadap anak, program stakeholder terkait masih tumpang tindih.Penelitian ini memberikan saran untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Sukabumi yaitu berkolaborasi dengan 5 aktor (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media) implementasi kebijakan untuk Pemerintah Kota Sukabumi.

References

Alpin, A., Sakti, F. T., & Nur, M. I. (2022). Penguatan Perlindungan Anak Kota Bandung Dalam Perspektif Collaborative Governance. Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, 4(2), 83-102.

Ansell, C., & Gash, A. 2007. Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.

Arofah, F. N. 2022. Collaborative Governance dalam Upaya Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Madiun. Universitas Sebelas Maret, 3, 217–235.

Calzada, I. 2016. (Un) plugging smart cities with urban transformations: towards multi-stakeholders city-regional complex urbanity. URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales, 6(2), 25–45.

Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. 2009. “Mode 3” and “Quadruple Helix”: Toward a 21st century fractal innovation ecosystem. International Journal of Technology Management, 46(3–4), 201–234.

Fajrianti, et al. 2022. Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak di Kota Batam Tahun 2020. PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 8 (1), 1–9.

Halibas, A. S., Sibayan, R. O., & Maata, R. L. R. (2017). the Penta Helix Model of Innovation in Oman: an HEI Perspective. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge & Management, 12.

Harley, J., & Blismas, N. (2010). An anatomy of collaboration within the online environment. e-Research collaboration: Theory, techniques and challenges, 15-34.

Junaidi. 2015. Collaborative Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik Di Kota Tanjungpinang. Naskah Publikasi UMRAH, 10–35.

Lindmark, A., Sturesson, E., & Nilsson-Roos, M. 2009. Difficulties of collaboration for innovation - A study in the Öresund region. 1–236

Luh, N., & Dewi, Y. 2019. DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 2(2).

Mahmuddin, & Mansari. 2022. Jejaring Komunikasi Collaborative Governance: Arah Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Anak di Aceh Collaborative Governance Communication Network: The Direction of Child Social Protection and Welfare in Aceh. Media Pemikiran & Aplikasi, 16(2), 186–203.

Ngindana, U. dan. 2017. Environmental Governance: Isu, Kebijakan Indonesia dan Tata Kelola Lingkungan Hidup. In Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara (Vol. 8, Issue 3). UB Press.

Oktafien, F. 2020. Collaborative governance dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur di kota pekanbaru tahun 2017-2019. Jom Fisip, 8(3), 248–253.

Open Data Provinsi Jawa Barat (https://opendata.jabarprov.go.id) dan Open Data Kota Sukabumi (https://opendata.sukabumikota.go.id)

Paramita, Astridya dan Lusi Kristiana. 2013. Teknik Focus Group Discussion Dalam Penelitian Kualitatif. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 16 No. 2 April 2013: 117–127.

Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 terkait Rencana Aksi Daerah.

Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 114 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Sukabumi Tahun 2018-2023.

Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak.

Pertiwi. 2023. Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik responsif gender. In Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children (Vol. 1, Issue 1). Pustaka Pelajar.

Putri, H., & Fitriana, K. N. 2023. Collaborative Governance Dalam Penanganan Rehabilitasi Kekerasan Seksual Anak di Kota Bantul. Journal Of Public Policy And Administration Research, 8(1).

Rahmawati, C. P., & Hertati, D. 2023. Collaborative Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Surabaya. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 9(1), 1–10.

Schrage. 2003. Collaborative public management: New strategies for local governments. In Agranoff, R., & McGuire, M. 2004. Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments. Georgetown: University Press.

Sekar. 2016. Proses Collaborative Governance Dalam Kebijakan Kota Layak Anak (Kla) Pada Klaster V Perlindungan Khusus di Kota Pemalang. Journal Of Public Policy And Management Review, 13 No. 2(June), 1–20.

Stoker, G. 1998. Governance as Theory: Five Propositions. International Social Science Journal, 50 (155), 17-28.

Sukmawati, N., Suprastiyo, A., & Rupiarsieh. 2022. Collaborative Governance Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak di Kota Bojonegoro. Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, 6(2), 24–36.