STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA SUKABUMI

Abstract

Permasalahan di Kota Sukabumi, masih banyak masyarakat yang kurang memahami Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sejak diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan ini diimplementasikan, hambatan yang dihadapi, serta strategi yang dapat dikembangkan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Smith, yang mencakup empat indikator: kebijakan ideal, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan, serta teknik analisis SWOT. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat belum memahami penggunaan aplikasi SIMBG, kesulitan dalam input data, serta merasa persyaratan dokumen terlalu banyak. Rekomendasi yang diberikan adalah agar Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi memperkuat pengawasan dan evaluasi implementasi sesuai SOP, guna memberikan kepastian hukum. Masyarakat juga perlu lebih dilibatkan, tidak hanya dalam proses pembangunan, tetapi juga dalam pemenuhan persyaratan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung secara umum.

Kata kunci : persetujuan bangunan gedung, implementasi kebijakan

Abstract

The problem in Sukabumi City is that there are still many people who do not understand the Building Approval (PBG) since the implementation of the Building Management Information System (SIMBG), in accordance with Government Regulation No.16 of 2021 concerning the Implementation of Building. This research aims to find out how this policy is implemented, the obstacles faced, and strategies that can be developed. The method used is qualitative with a case study approach, analyzed using Smith's policy implementation theory, which includes four indicators: ideal policy, target group, implementing organization, and environmental factors, as well as SWOT analysis techniques. Data were obtained through document studies, interviews, and observations. The results showed that many people did not understand the use of the SIMBG application, had difficulty in inputting data, and felt that there were too many document requirements. It is recommended that the Sukabumi City Public Works and Spatial Planning Office strengthen supervision and evaluation of implementation according to the SOP, to provide legal certainty. The community also needs to be more involved, not only in the development process, but also in the fulfillment of requirements and the orderly operation of buildings in general.

Keywords: building approval, policy implementation