EVALUASI KEBIJAKAN KERJA SAMA DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT

Authors

  • Rani Rosmalawati STIA LAN Bandung, Indonesia
  • Joni Dawud Politeknik STIA LAN Bandung, Indonesia
  • Sait Abdullah Politeknik STIA LAN Bandung, Indonesia

Keywords:

evaluasi kebijakan, kebijakan kerja sama daerah, Provinsi Jawa Barat, kerja sama daerah, evaluasi

Abstract

Kerja sama antar pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Namun, keterbatasan sumber daya seperti tenaga kerja, dana, dan infrastruktur sering kali menjadi tantangan utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan kerja sama daerah di Provinsi Jawa Barat guna memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi dari sumber internal pemerintah dan mitra kerja sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kerja sama daerah di Provinsi Jawa Barat sudah tepat sasaran, dan sudah cukup menjawab permasalahan yang ada, namun masih menghadapi sejumlah kendala, sehingga implementasinya belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan instrumen evaluasi yang terintegrasi dalam kebijakan kerja sama dan disosialisasikan kepada perangkat daerah. Instrumen ini akan menjadi acuan dalam menilai dan memperbaiki pelaksanaan kerja sama antar daerah secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan dalam pelaksanaan program-program kerja sama daerah, memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

References

Dunn, W. N. (1994). Public Policy Analysis: An Introduction. Pearson Education.

Mustopadidjaja. (2002). Manajemen Proses Kebijakan Publk, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja. Lembaga Administrasi Negara-Ri.

Mustopadidjaja, A. R. (1988). Perkembangan Penerapan Studi Kebijakan. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Nugroho, R. (2003). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi. Pt Elex Media Komputindo.

Nugroho, R. (2011a). Public Policy. Pt. Elex Media Komputindo.

Widodo, J. (2013). Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Bayu Media Publishing.

Dunn, W. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Gajahmada University Press.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjandi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pedoman Koordinasi Kerja Sama Daerah.

Data Kerja Sama Daerah tahun 2021-2022 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Data Evaluasi Kerja Sama Daerah tahun 2021 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Downloads

Published

2024-12-30

How to Cite

Rosmalawati, R., Dawud, J., & Abdullah, S. (2024). EVALUASI KEBIJAKAN KERJA SAMA DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT. Jurnal Media Administrasi Terapan, 5(1), 72–78. Retrieved from https://jmat.stialanbandung.ac.id/index.php/jmat/article/view/98

Citation Check